Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal terntentu dimana hal ini mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.

Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja

1. PHK karena pekerja melakukan Kesalahan Berat ;
2. PHK karena pekerja terlibat kasus pidana;
3. PHK karena pekerja melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
4. PHK karena pekerja melakukan pengunduran diri;
5. PHK karena adanya perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan;
6. PHK karena perusahaan merugi dua tahun terus menerus atau keadaan memaksa (force majeur);
7. PHK karena perusahaan melakukan efisiensi;
8. PHK karena perusahaan pailit;
9. PHK karena pekerja meninggal dunia;
10. PHK karena pensiun;
11. PHK karena pekerja telah mangkir lima hari berturut-turut;
12. PHK karena pekerja mengajukan permohonan PHK ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
13. PHK karena pekerja sakit atau cacatakibat kecelakaan kerja.

Akibat hukum dari terjadinya PHK antara lain adalah Pengusaha wajib membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah. Pembayaran uang tersebut didasari oleh alasan PHK seperti yang sudah di uraikan diatas. UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 156 mengatur sebagai berikut :

(1)   Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima

(2)   Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :

a.     masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b.     masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

c.      masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun , 3 (tiga) bulan upah;

d.     masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

e.      masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

f.       masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

g.      masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

h.      masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i.        masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

(3)   Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a.      masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;

b.      masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

c.      masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;

d.     masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;

e.     masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

f.       masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g.     masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h.      masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah; 

(4)   Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.      Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b.    biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

c.      penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

d.    hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusanaan atau perjanjian kerja bersama. 

(5)   Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan PHK dinyatakan sah apa bila ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bila mana terjadi PHK tanpa Penetapan maka PHK dinyatakan batal demi hukum (Pasal 155 UU No.13 Tahun 2003).