PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH

Penangkapan yang tidak sah ialah penangkapan yang tidak berdasarkan undang-udang, yakni apabila tindakan penangkapan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan yang digariskan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Bab V, Bagian Kesatu KUHAP (Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP).

Berikut uraian singkatnya :

1.       Adanya Surat Perintah Penangkapan

Pasal 18 ayat (1) KUHAP, pelaksanaan tindakan penangkapan dilakukan oleh Petugas kepolisian dengan memperlihatkan “surat tugas” serta memberikan kepada tersangka “surat perintah” penangkapan yang resmi dan sah. Surat perintah penangkapan yang resmi dan sah ialah surat perintah penangkapan yang memuat dengan terang :

-          Identitas tersangka;

-          Alasan penangkapan;

-          Uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan, dan

-          Tempat diamana tersangka di periksa.

Surat penangkapan dan surat perintah tugas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan kedua surat tersebut harus terpenuhi eperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP.

2.       Perintah Penangkapan Didasarkan pad Dugaan yang Keras dan Alat Bukti Permulaan yang Cukup

Pasal 17 KUHAP, syarat lain yang mesti dipenuhi dalam tindakan penangkapan seorng tersangka mesti didasarkan pad :

-        Adanya dugan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidana yang sedang di sidik; dan

-        Dugaan yang keras itu dilengkapi dengan alat bukti permulaan yang cukup.

3.       Paling Lama 1 Hari

Pasal 19 ayat (1) KUHAP, Penangkapan paling lama 1 hari ini merupakan batas maksimum masa penangkapan. Penangkapan yang melebihi dari 1 hari dianggap tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.

4.       Penangkapan Terhadap Pelanggaran, Baru Dapat Dilakukan Setelah Dipanggil Secara Sah Dua Kali Berturut-turut

Pasal 19 ayat (2) KUHAP, terhadap Tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan. Penangkapan terhadap pelaku pelanggran dianggap bertentangan dengan undang-undang akan tetapi jika tersangka sudah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut akan tetapi ingkar dalam memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah terhadapnya dapat dilakukan penangkapam.

5.       Tembusan Surat Perintah Penangkapan Diberikan kepada Keluarganya

Pasal 18 ayat (3) KUHAP, mensyaratkan tembusan surat perintah penangkapan “harus” di berikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Syarat ini merupakan syarat yang bersifat imperatif yang dapat mengakibatkan penangkapan bertentangan dengan undang-undang bila tidak terpenuhi.

Sumber :

- KUHAP

- Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, M. Yahya Harahap, SH.
- Foto Tribunnews.com